Ratusan guru honorer saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
JOJO FRAMEWORK, Jakarta- Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan pemerintah masih memformulasikan desakan guru honorer agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, persoalan ini sudah dibahas di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Julian berkeberatan jika pemerintah dituding lambat dalam menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. "Mungkin membutuhkan waktu untuk validitas. Mudah-mudahan mencapai kesepahaman," katanya di kompleks Istana Negara Jakarta, Selasa, 21 Februari 2012.
Persoalan ini, menurut Julian, akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kementerian akan membahas soal tindak lanjut verifikasi hal-hal teknis itu. "Rencananya mereka akan rapat pada sore ini. Bagaimana nanti persisnya, Kemenpan yang akan menjelaskan," ujarnya.
Senin lalu ribuan guru honorer berunjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.
Julian berkeberatan jika pemerintah dituding lambat dalam menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. "Mungkin membutuhkan waktu untuk validitas. Mudah-mudahan mencapai kesepahaman," katanya di kompleks Istana Negara Jakarta, Selasa, 21 Februari 2012.
Persoalan ini, menurut Julian, akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kementerian akan membahas soal tindak lanjut verifikasi hal-hal teknis itu. "Rencananya mereka akan rapat pada sore ini. Bagaimana nanti persisnya, Kemenpan yang akan menjelaskan," ujarnya.
Senin lalu ribuan guru honorer berunjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.
sumber : http://www.tempo.co
Postingan
0 komentar